BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jln. Gatot Subroto No. 20 Ungaran, Telp. (024) 6924962, (024) 6924963, e-mail: bappeda@semarangkab.go.id

Berita

FGD PENYUSUNAN DOKUMEN POLA TATA DESA

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan satu wujud komitmen kuat Pemerintah untuk menstimulasi dan sekaligus juga mengakselerasi terwujudnya kemandirian desa melalui penyelenggaraan pembangunan yang berasal dari, oleh dan untuk desa dengan berbasis pada kekuatan potensi dan karakteristik tiap-tiap desa.

Terwujudnya kemandirian desa diharapkan dapat menjadi solusi atas sejumlah permasalahan mendasar yang saat ini dihadapi didesa, seperti minimnya lapangan pekerjaan, tingginya angka urbanisasi, tingginya angka kemiskinan dan pengangguran serta masih rendahnya kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.

Sebagai langkah awal dalam merealisasikan terwujudnya kemandirian desa tersebut, maka proses penyelenggaraan pembangunan desa perlu didahului dengan analisis kondisi, potensi dan permasalahan wilayah untuk mengetahui hubungan sebab dan akibat dari daya dukung potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan dan prasarana wilayah terhadap upaya pencapaian tujuan pembangunan di desa.

Dengan demikian, melalui kajian aspek kewilayahan secara terpadu ini diharapkan akan dapat dihasilkan suatu rumusan kebijakan dan optimalisasi pengembangan wilayah desa yang tepat dan akurat sesuai dengan kebutuhan, potensi sumber daya dan tantangan ke depan yang dihadapi oleh desa.

Berpijak dari pemikiran tersebut, Pemerintah Kabupaten Semarang melalui Bappeda Kabupaten Semarang berinisiatif untuk memfasilitasi penyusunan “pola tata desa” yang merupakan satu dokumen referensi/panduan bagi pemerintah desa guna menentukan arah kebijakan pembangunan desa berbasis karakteristik yang dimilikinya dan juga sekaligus sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah desa dalam upaya mengoptimalkan pendayagunaan potensi dan tipologi desa untuk mendukung sinergitas keterpaduan program pembangunan di desa guna mewujudkan kemandirian desa.

Sebagai percontohan penyusunan dokumen “pola tata desa” di Kabupaten Semarang, maka pada tahun 2016 telah dipilih sebanyak 5 (lima) desa untuk lokasi piloting penyusunan dokumen “pola tata desa” yang merupakan bagian dari 41 (empat puluh satu) lokus sasaran Desa In-Matra. Kelima desa tersebut adalah :

1. Desa Sumogawe, Kecamatan Getasan;
2. Desa Ngrawan, Kecamatan Getasan;
3. Desa Tawang, Kecamatan Susukan;
4. Desa Bener, Kecamatan Tengaran; serta
5. Desa Polosiri, Kecamatan Bawen.

Untuk selanjutnya dengan tersusunnya dokumen “pola tata desa” pada 5 (lima) desa tersebut diharapkan dapat menjadi sebuah role model konsep pendekatan pembangunan desa berbasis pada kekuatan potensi dan karakteristik tiap-tiap desa yang dapat direplikasi oleh seluruh 41 (empat puluh satu) lokasi Desa In-Matra pada khususnya dan seluruh 208 (dua ratus delapan) desa di Kabupaten Semarang pada umumnya.

Guna memperkuat basis data dan informasi dalam penyusunan dokumen “pola tata desa”, maka selain dilakukan studi data sekunder juga dilakukan pendalaman studi data primer yang ditempuh dengan metode Focus Group Discussion (FGD) atau Diskusi Kelompok Terfokus. Secara khusus, agenda yang dibahas dalam pelaksanaan FGD antara lain adalah :

1. Mengidentifikasi karakteristik desa melalui analisis dan pengukuran potensi umum dan potensi pengembangan desa berdasarkan parameter potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya kelembagaan serta sumber daya prasarana dan sarana pada 5 (lima) desa lokus sasaran penyusunan “pola tata desa”;
2. Melaksanakan pengukuran dan analisis potensi unggulan untuk mengidentifikasi tipologi desa pada 5 (lima) desa lokus sasaran penyusunan “pola tata desa”;
3. Memberikan pertimbangan kepada desa dalam merumuskan strategi optimalisasi pendayagunaan potensi dan tipologi desa untuk mendukung terwujudnya keterpaduan program pembangunan di desa pada 5 (lima) desa lokus sasaran penyusunan “pola tata desa”.

Agar pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif dan efsien, maka penyelenggaraan FGD dilakukan sebanyak 2 (dua) tahapan ditiap-tiap desa lokus penyusunan “pola tata desa” dengan rincian jadwal sebagai berikut :

FGD Tahap I :
1. Desa Sumogawe, Kecamatan Getasan, dilaksanakan pada tanggal 08 September 2016, dengan bertempat di Balai Desa Sumogawe;
2. Desa Ngrawan, Kecamatan Getasan, dilaksanakan pada tanggal 14 September 2016, dengan bertempat di Balai Desa Ngrawan;
3. Desa Tawang, Kecamatan Susukan, dilaksanakan pada tanggal 15 September 2016, dengan bertempat di Balai Desa Tawang;
4. Desa Polosiri, Kecamatan Bawen, dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016, dengan bertempat di Balai Desa Polosiri
5. Desa Bener, Kecamatan Tengaran, dilaksanakan pada tanggal 20 September 2016, dengan bertempat di Balai Desa Bener.

FGD Tahap II :
1. Desa Ngrawan, Kecamatan Getasan, dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2016, dengan bertempat di Balai Desa Ngrawan;
2. Desa Tawang, Kecamatan Susukan, dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2016, dengan bertempat di Balai Desa Tawang;
3. Desa Sumogawe, Kecamatan Getasan, dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2016, dengan bertempat di Balai Desa Sumogawe;
4. Desa Polosiri, Kecamatan Bawen, dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2016, dengan bertempat di Balai Desa Polosiri
5. Desa Bener, Kecamatan Tengaran, dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2016, dengan bertempat di Balai Desa Bener.

Bertugas selaku narasumber dalam FGD adalah Kabid. Pemsos Bappeda Kabupaten Semarang, Ibu Listina Aryani, SH., MM. yang didampingi oleh Kasubbid. Pemerintahan, Bapak Drs. Sapto Santoso serta Fungsional Perencana Madya, Bapak Drs. Sumartoto dan Ibu Ir. D.C. Widjajanti, MM. Sementara yang bertugas sebagai fasilitator dalam FGD adalah Tim dari PT. Trikarsa Buwana Persada Gemilang, selaku Konsultan penyusunan dokumen “pola tata desa” Kabupaten Semarang Tahun 2016.

Adapun hadir sebagai peserta FGD antara lain adalah Kepala Desa dan segenap perangkat Desa, anggota BPD, anggota LKMD, perwakilan dusun serta tokoh masyarakat dari tiap-tiap desa lokus sasaran penyusunan “pola tata desa”.

Secara umum, jalannya kegiatan FGD dapat dilaporkan berlangsung dengan lancar dan dinamis karena diikuti dengan penuh antusias dan semangat oleh segenap peserta. Dalam jalannya FGD dapat diperoleh kesepahaman diantara segenap peserta bahwa dokumen “pola tata desa” merupakan instrumen penting yang perlu disiapkan oleh desa sebagai sistem pengembangan tata ruang desa yang berbasis potensi dan tipologi yang dimilikinya.

Disamping itu, sebagai hasil dalam FGD juga diperoleh satu komitmen bersama dari segenap peserta untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) melalui optimalisasi pengembangan wilayah perdesaan yang tepat dan akurat sesuai dengan kebutuhan, potensi dan tantangan ke depan yang dihadapi oleh desa.

Dengan demikian, melalui ketersediaan dokumen “pola tata desa” diharapkan desa akan mampu untuk mengembangkan lebih mendalam rencana detail tata ruang dan program-program pembangunannya secara lebih efektif guna mewujudkan terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) melalui optimalisasi pengembangan wilayah perdesaan yang tepat dan akurat sesuai dengan kebutuhan, potensi dan tantangan ke depan yang dihadapi oleh desa.

Adapun berdasarkan hasil penyelenggaraan FGD dapat dirumuskan rekomendasi usulan konsep pengembangan Desa pada 5 (lima) desa lokus sasaran penyusunan “pola tata desa” sebagai berikut:

1. Desa Bener, direkomendasikan untuk dikembangkan sebagai Desa Agrobisnis dan Wisata, dengan fokus arah pengembangan sebagai berikut :
a. Pembangunan sarana prasarana wisata guna menopang pengembangan wisata mata air Senjoyo yang didukung sentra pemasaran UKM;
b. Pembentukan Kelembagaan Agrobisnis dan Wisata, khususnya untuk mengelola sentra pemasaran dan wisata mata air Senjoyo dengan didukung dengan sistem online;
c. Penyelenggaraan pelatihan-pelatihan terhadap pelaku UKM seperti pengolahan, pengemasan yang memiliki kualitas tinggi;
d. Penyediaan Teknologi Tepat Guna, berupa penyediaan alat-alat teknologi pengolahan dan pengemasan produk olahan.

2. Desa Ngrawan, direkomendasikan untuk dikembangkan sebagai Desa Wisata, dengan fokus arah pengembangan sebagai berikut :
a. Pengembangan Paket Wisata berupa pementasan berkala tarian dan tour desa yang didukung juga dengan pengembangan UKM dan peternakan;
b. Pembentukan Kelembagaan, khususnya mengelola paket wisata dan memasarkannya agar hasil dapat dirasakan masyarakat secara langsung;
c. Penyelenggaraan pelatihan-pelatihan terhadap pelaku UKM seperti pengolahan, pengemasan yang memiliki kualitas tinggi;
d. Penyediaan Teknologi Tepat Guna, berupa penyediaan alat-alat teknologi pengolahan dan pengemasan produk olahan.

3. Desa Sumogawe, direkomendasikan untuk dikembangkan sebagai Desa Agrobisnis dan Wisata, dengan fokus arah pengembangan sebagai berikut :
a. Pembangunan Galeri Pemasaran, guna memasarkan produk-produk desa yang didukung dengan sistem online;
b. Pembentukan Kelembagaan Agrobisnis untuk mengelola galeri dan memasarkan produk baik dengan pameran maupun online;
c. Penyelenggaraan pelatihan-pelatihan terhadap pelaku UKM seperti pengolahan, pengemasan yang memiliki kualitas tinggi;
d. Penyediaan Teknologi Tepat Guna, berupa penyediaan alat-alat teknologi pengolahan dan pengemasan produk olahan.

4. Desa Polosiri, direkomendasikan untuk dikembangkan sebagai Desa Agrobisnis, dengan fokus arah pengembangan sebagai berikut :
a. Pembangunan Sentra Pameran sebagai tempat memasarkan produk-produk desa sekaligus pementasan budaya yang didukung dengan sistem online;
b. Pembentukan Kelembagaan Agrobisnis untuk mengelola galeri dan memasarkan produk baik dengan pameran maupun online;
c. Penyelenggaraan pelatihan-pelatihan terhadap petani dan peternak seperti untuk mendapatkan produk pertanian dan peternakan unggul;
d. Penyediaan Teknologi Tepat Guna, berupa penyediaan alat-alat teknologi pengolahan dan pengemasan produk olahan.

5. Desa Tawang, direkomendasikan untuk dikembangkan sebagai Desa Agrobisnis, dengan fokus arah pengembangan sebagai berikut :
a. Pengoptimalan Pasar Desa sebagai tempat memasarkan produk-produk desa yang didukung dengan sistem online;
b. Pembentukan Kelembagaan Agrobisnis untuk mengelola galeri dan memasarkan produk baik dengan pameran maupun online;
c. Penyelenggaraan pelatihan-pelatihan terhadap pelaku UKM seperti pengolahan, pengemasan yang memiliki kualitas tinggi;
d. Penyediaan Teknologi Tepat Guna, berupa penyediaan alat-alat teknologi pengolahan dan pengemasan produk olahan.
[elbee shareev]