Berita

RAKOR PENAJAMAN PROGRAM KLA KAB. SEMARANG TAHUN 2018

 

Foto PublishPada Hari Kamis, tanggal 21 Desember 2017, bertempat di Aula/Ruang Rapat Lantai II Gedung Dharma Satya Setda Kabupaten Semarang, Barenlitbangda Kabupaten Semarang telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Penajaman Program Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Semarang.

Kegiatan Rakor Penajaman Program KLA di  Kabupaten Semarang diawali dengan penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan Rakor oleh Kepala Barenlitbangda Kabupaten Semarang, Bapak Ir. Anang Dwinanta, MM. Dalam laporannya Beliau menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakannya Rakor Penajaman Program KLA di  Kabupaten Semarang, yaitu sebagai berikut:

Maksud pelaksanaan Rakor Penajaman Program KLA di  Kabupaten Semarang adalah dalam rangka mewujudkan predikat Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Semarang pada Tahun 2018. Adapun tujuan dilaksanakannya rakor tersebut adalah sebagai berikut :
1. Untuk menyusun penajaman program KLA dalam rangka mewujudkan predikat KLA di Kabupaten Semarang;
2. Mensinergikan kebijakan program dan kegiatan terkait pengembangan Desa Layak Anak, Kecamatan Layak Anak, RSUD dan Puskesmas Ramah Anak hingga guna mewujudkan Kabupaten Semarang memperoleh predikat KLA;
3. Mengevaluasi program kegiatan yang telah dilaksanakan terkait KLA di Kabupaten Semarang beserta permasalahan dan rencana tindak lanjutnya.

Rakor Penajaman Program KLA di  Kabupaten Semarang dihadiri oleh sejumlah 100 (seratus) orang peserta yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :
1. Kepolisian Resort Semarang;
2. Kejaksaan Negeri Kab. Semarang;
3. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Semarang;
4. Tim Penggerak PKK Kabupaten Semarang;
5. Forum Anak Kabupaten Semarang (FAKAS);
6. Kelurahan; dan
7. Paguyuban Kepala Desa diseluruh Kecamatan se-Kabupaten Semarang.

Bertindak selaku Pimpinan Rakor adalah Bupati Semarang, Bapak dr. Mundjirin E.S., Sp.OG. yang didampingi oleh Kepala Barenlitbangda Kabupaten Semarang, Ir. Anang Dwinanta, MM. Dalam sambutannya, Beliau Bapak Bupati Semarang menyampaikan bahwa KLA pada dasarnya merupakan satu strategi pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.

Oleh sebab itu, agar implementasi KLA dapat berjalan dengan efektif, efisien dan tepat sasaran maka diperlukan satu strategi pelaksanaan KLA yang mampu mengarusutamakan Hak Anak kedalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dimulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dengan mengacu pada prinsip prinsip hak-hak anak. Dengan kata lain, strategi yang perlu dikembangkan dalam pelaksanaan KLA adalah strategi pembangunan yang mengarah pada pemenuhan dan perlindungan anak dengan sejumlah fokus sebagai berikut :
1. Menerapkan paradigma pengarusutamaan hak anak (mainstreaming childrens rights), yaitu menjadikan pemenuhan hak anak sebagai pertimbangan para pengambil keputusan dan perencana pembangunan daerah. Menempatkan isu anak ke dalam isu pembangunan dan mengaitkan semua analisis pembangunan berdasarakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak;
2. Mendorong tumbuhnya partisipasi semua pihak (pelaku usaha, lembaga pendidikan, LSM, tokoh masyarakat, tokoh agama dan anggota masyarakat lainnya ) untuk peduli terhadap permasalahan yang dihadapi anak baik terkait dengan kesejahteraan maupun perlindungan anak, dan mengambil bagian untuk ikut memecahkan permasalahan tersebut;  
3. Fasilitasi peningkatan peran Pemerintah Desa/Kelurahan dalam memecahkan permasalahan anak pada  masing-masing Kelurahan/desa, sejak perumusan regulasi, kebijakan, strategi, sampai dengan program perlindungan anak; serta
4. Pemecahan permasalahan secara komprehensif dan berkelanjutan melalui pendekatan sistem, meliputi sub sistem hukum dan kebijakan, sub sistem kesejahteraan sosial yang didalamnya terdiri dari layanan pencegahan (primer) layanan pengurangan resiko (sekunder) dan layanan penanganan (tersier), sub sistem data dan informasi  dan sub sistem perubahan perilaku sosial/masyarakat.

Lebih lanjut dalam arahannya Bapak Bupati Semarang mengamanatkan bahwa agar keempat strategi diatas dapat berjalan dengan baik, maka sangat diperlukan dukungan faktor kunci berupa komitmen kuat dari segenap pihak terkait yang ditandai dengan adanya :  
1. Kebijakan, Dukungan Politis dan Komitmen dari Para Pengambil Keputusan dari Kecamatan sampai Kelurahan dan Desa;
2. Perencanaan dan Penganggaran yang berpihak pada Hak Anak;
3. Kapasitas Kelembagaan dan SDM yang memadai;
4. Anak secara aktif ikut berperan serta dalam proses pembangunan;
5. Kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan, LSM, Ormas, Media, Swasta, Toma dan Toga dan Masyarakat serta keluarga itu sendiri;
6. Koordinasi yang efektif antar program dan instansi serta para Pemangku kewajiban;
7. Secara terus menerus dan konsisten melakukan Monitoring, Evaluasi, Supervisi dan pelaporan;
8. Tersedianya Profil Anak Kab. Semarang yang mencakup data dan sistem informasi anak secara terpilah dan berkelanjutan;  
9. Dibangunnya dan berfungsinya fasilitas fasilitas umum yang layak anak seperti : sekolah, puskesmas, Rumah sakit, tempat bermain dan rekreasi, Pasar, Swalayan, dsb; serta
10. Pemberdayaan  Camat dan Kepala Desa / Lurah.

Adapun Kepala Barenlitbangda, Bapak Ir. Anang Dwinanta, MM. menambahkan sebagai bentuk langkah konkret guna mewujudkan Kabupaten Semarang sebagai Kabupaten Layak Anak, maka implementasi program untuk mendukung kebijakan KLA harus dikawal secara konsisten hingga ke tingkat desa. Oleh sebab itu Beliau menekankan perlunya segera disusun formulasi dan mekanisme/ketentuan pengalokasian anggaran secara khusus untuk mengawal kebijakan KLA ditingkat desa yang didanai lewat APBDes.

Guna memperkaya wawasan para peserta khususnya untuk mendukung terwujudnya Kabupaten Semarang sebagai Kabupaten Layak Anak, dalam pelaksanaan Rakor dihadirkan pula 2 (dua) orang narasumber sebagai berikut :
1. Bapak Samsul Ridwan, S.Ag., SH., MH. yang merupakan Ketua Sekretariat Nasional Perlindungan Anak Republik Indonesia. Dalam materinya Beliau menyampaikan pemaparan dengan judul : “Mendorong Terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak”;
2. Ibu Dra. Romlah, MM. yang merupakan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Semarang. Dalam materinya Beliau menyampaikan pemaparan dengan judul : “Strategi Pelaksanaan KLA di Kabupaten Semarang”.

Berdasarkan pemaparan materi oleh narasumber dan jalannya diskusi dalam rakor dapat diketahui bahwa Kabupaten Semarang sebenarnya pernah mendapatkan penghargaan KLA tahun 2015 dengan kategori Pratama. Namun demikian dalam perjalanannya prestasi tersebut stagnan sehingga dalam 2 (dua) tahun berturut-turut, baik pada tahun 2016 dan tahun 2017 skor penilaian KLA dikabupaten Semarang kurang dan tidak masuk dalam kategori penilaian KLA Pratama. Adanya stagnasi ini diakibatkan oleh sejumlah kendala sebagai berikut :
1. Belum terpenuhinya indikator KLA;
2. Belum memiliki profil anak Kab. Semarang sebagai basis data;
3. Masih belum optimalnya Komitmen stakeholder pada lini lapangan terkait KLA;
4. Masih belum tersedianya anggaran terkait KLA; serta
5. Terbatasnya sosialisasi terkait KLA.

Memperhatikan kendala-kendala diatas, maka dalam rangka mewujudkan Kabupaten Semarang sebagai KLA ditahun 2018 telah dirumuskan Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang disepakati oleh segenap peserta rapat sebagai bentuk komitmen bersama guna mewujudkan KLA di Kab. Semarang, yaitu meliputi :
1. Tahun 2018 Kantor Kecamatan di Wilayah Kabupaten Semarang akan dilaunching sebagai Kecamatan Ramah Anak yang pengesahannya akan ditetapkan dalam bentuk SK Camat tentang Kecamatan Ramah Anak dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PPPA Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan KLA;
2. Pembentukan Forum Anak di Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang ditetapkan dengan SK Camat;
3. Prioritas pelayanan kepada Lansia, Disabilitas, Ibu Hamil dan Anak;
4. Menyelenggarakan Sosialisasi sebanyak-banyaknya terkait Perlindungan Anak;
5. Desa/Kelurahan mendorong peran serta masyarakat dalam perlindungan anak dan pemenuhan Hak Anak, misal edaran jam belajar anak;
6. Dinas pendidikan lebih aktif mengalokasikan kegiatan yang mengandung unsur edukasi seperti lomba polisi cilik, dokter cilik, cerdas cermat, lomba pidato, dst.;
7. Dinas P3AKB membuat leaflet KLA untuk disosialisasikan melalui PKK hingga tingkat Dasawisma;
8. Pencanangan Kecamatan Layak Anak oleh Bupati Semarang, direncanakan pada saat Peringatan Hari Anak Nasional 23 Juli 2018.