Berita

FORUM KONSULTASI PUBLIK RANCANGAN AWAL RKPD 2019

 

KonsulPublik Ranwal RKPD 2018

Mengawali proses perencanaan pembangunan Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Semarang melaksanakan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Semarang Tahun 2019 yang bertujuan untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan rancangan awal RKPD Tahun 2019 sebagaimana amanat Pasal 80 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Forum konsultasi publik yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang, Perwakilan DPRD Kabupaten Semarang, Kepala PD se-Kabupaten Semarang, komponen masyarakat dan LSM telah dilaksanakan pada Jumat, 5 Januari 2018 bertempat di Aula Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Barenlitbangda) Kabupaten Semarang.

Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang, Drs. Gunawan Wibisono, MM menyampaikan bahwa perencanaan, dalam hal ini RKPD disusun melalui 4 (empat) pendekatan, yaitu: Teknokratis, Politis, Partisipatif, Top Down dan Bottom Up. Selain itu beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah: (1) Mempedomani kebijakan nasional dan provinsi; (2) Mendorong potensi daerah sehingga terwujud pengembangan potensi dan ekonomi yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat; (3) Konsistensi dalam perencanaan dan pelaksanaan; (4) Program-program pengentasan kemiskinan agar terus dipacu; (5) Sinergitas program-program Desa dengan Kabupaten; dan (6) Pemanfaatan teknologi informasi melalui e-government.

KonsulPublik Ranwal RKPD 2018 01Terkait pemanfaatan teknologi informasi, Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang menekankan bahwa pemanfaatan e-government merupakan salah satu solusi untuk menjawab moratorium dan pensiun. Dalam perencanaan, Kabupaten Semarang juga telah memiliki sistem online (e-planning) yang dikenal dengan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPEDA), diharapkan seluruh aspirasi baik dari masyarakat maupun DPRD dapat masuk melalui aplikasi yang telah ada.
Dalam paparannya, Kepala Barenlitbangda Kabupaten Semarang, Ir. Anang Dwinanta, MM menyampaikan bahwa penyusunan RKPD, perlu disepakati tema dan prioritas pembangunan Tahun 2019 sebagai salah satu panduan dalam menyamakan persepsi dan pemahaman bersama tentang pedoman pembangunan Tahun 2019.
Berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Semarang Tahun 2005-2025, RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 dan RPJMN Tahun 2015-2019 sebagai satu kesinambungan pembangunan, memperhatikan permasalahan dan tantangan yang dihadapi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Semarang, serta masukan dan saran peserta konsultasi publik, maka telah disepakati tema pembangunan Kabupaten Semarang Tahun 2019 adalah "Sinergi Program Stakeholder untuk Peningkatan Ekonomi Didukung Pelayanan Dasar yang Berkualitas”, dengan 6 (enam) prioritas pembangunan, yaitu: (1) Optimalisasi Pendayagunaan Potensi Ekonomi dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup; (2) Optimalisasi Pembangunan Partisipatif dan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat; (3) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan; (4) Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar; (5) Pelayanan Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Masyarakat Termasuk Kelompok Rentan (Lansia, Difabel, Wanita Hamil, Anak, dsb); dan (6) Pemantapan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. [Ratna]