BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jln. Gatot Subroto No. 20 Ungaran, Telp. (024) 6924962, (024) 6924963, e-mail: barenlitbangda@semarangkab.go.id

Berita dan Informasi

Rapat Koordinasi Verifikasi dan Validasi Data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) Kabupaten Semarang

Rapat 11112022

 

Rapat Koordinasi Verifikasi dan Validasi Data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) Kabupaten Semarang dilaksanakan pada Hari Jum’at Tanggal 11 November 2022 di Ruang Sekretaris Barenlitbangda Kabupaten Semarang. Rapat dibuka 1.Kegiatan dipimpin oleh Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Barenlitbangda dengan dihadiri oleh Perwakilan dari Dinas Sosial, Perwakilan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Koordinator TKSK.

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmanotempuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial (PBB, 1996). Berdasarkan Bank Dunia, Penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (Purchasing Power Parity), atau setara dengan Rp10.739/orang/hari atau Rp322.170/orang/bulan (Bank Dunia, 2022). Secara sederhana apabila dalam 1 keluarga terdiri dari 4 orang (ayah, ibu, dan 2 anak), maka jika kemampuan untuk memenuhi pengeluarannya di bawah Rp1.288.680 per keluarga/bulan, maka keluarga tersebut termasuk kategori miskin ekstrem.

Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024, Kabupaten Semarang menjadi salah satu Perluasan Kabupaten Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Tahun 2023-2024.

Data P3KE Kabupaten Semarang yang didapatkan dari Kemenko PMK atas dasar PK 2021 terdapat 78.692 keluarga PKE atau 279.705 orang atau individu. Sesuai arahan dari Provinsi, untuk Kabupaten/kota yang telah memperoleh data tersebut sebaiknya segera melakukan verval atas data yang diterima.

Berdasarkan rapat koordinasi yang dilaksanakan, terdapat beberapa masukan terkait data tersebut yaitu :

a. Langkah awal data P3KE yang telah diterima sebaiknya segera dikoordinasikan dengan Disdukcapil berkaitan dengan padu padan data P3KE karena data tersebut sudah lengkap hingga By Name By Adress (BNBA).
b. Sesuai Masukan dari koordinator TKSK, sebaiknya data tersebut tidak dipublikasikan terlebih dahulu ke tingkat Kecamatan maupun desa mengingat belum jelasnya data dan intervensi P3KE.
c. Perlunya koordinasi lebih lanjut ke Bappeda Provinsi Jawa Tengah maupun Kemenko PMK untuk tahapan Kabupaten/Kota yang menjadi lokasi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim.

Rencana Tindak Lanjut :

a. Koordinasi dengan Disdukcapil terkait pemadanan data BNBA P3KE mengenai proses dan cara mengajukan verval data.
b. Melaksanakan koordinasi dengan Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Kemenko PMK dan Kabupaten kota lain yang telah menjadi lokus P3KE di tahun sebelumnya untuk mengetahui tahapan dan persiapan yang harus dilakukan.