BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jln. Gatot Subroto No. 20 Ungaran, Telp. (024) 6924962, (024) 6924963, e-mail: bappeda@semarangkab.go.id

Berita

PERKEMBANGAN IHK / INFLASI KAB SMG BULAN FEBRUARI 2016

Perkembangan Inflasi di Kabupaten Semarang pada Bulan februari 2016 terjadi deflasi sebesar 0,25 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 120,67 lebih rendah bila dibanding bulan Januari 2016 yang mengalami Inflasi sebesar 0,44 persen dengan IHK sebesar 120,97.

Deflasi  terjadi terutama disebabkan karena penurunan harga yang ditunjukkan oleh penurunan indeks pada kelompok bahan makanan, kelompok transportasi, komunikasi & jasa keuangan. Sedangkan Inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga ditunjukkan dengan kenaikan Indeks terjadi pada kelompok makanan jadi, minum, rokok & tembakau, pada kelompok sandang, kelompok kesehatan serta kelompok pendidikan, rekreasi & olahraga. 

Baca lengkap

Write comment (0 Comments)

FORUM GABUNGAN SKPD RUMPUN BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL 2016 - PENYUSUNAN RKPD KAB. SEMARANG 2017

Penyelarasan antara perencanaan Top-Down dan Bottom-Up dalam alur penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan satu rangkaian proses yang sifatnya berkesinambungan mulai dari tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan dan hingga ke tingkat kabupaten. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan adanya satu mekanisme yang sistematis dan berjenjang untuk menyelaraskan antara perencanaan Top-Down yang berasal dari Rancangan Rencana Kerja tiap-tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan perencanaan Bottom-Up yang berasal dari partisipasi/usulan masyarakat.

Dengan demikian, hasil penyusunan Rancangan Renja SKPD sebagai bagian dari proses penyusunan RKPD diharapkan dapat merepresentasikan sinergitas peranan antar pelaku pembangunan dan sekaligus juga dapat fokus menghasilkan kebijakan perencanaan yang efektif, berkualitas dan komprehensif guna menjawab segala tuntutan, tantangan dan permasalahan faktual yang dihadapi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Baca lengkap

Write comment (0 Comments)

PERKEMBANGAN IHK / INFLASI KAB SMG BULAN JANUARI 2016

Perkembangan Inflasi di Kabupaten Semarang pada Bulan Januari 2016  terjadi Inflasi sebesar  0,44 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 120,97 lebih tinggi bila dibanding bulan Desember 2015 yang mengalami Inflasi sebesar 1,25 persen dengan IHK sebesar 120,43.

Inflasi terjadi terutama disebabkan karena kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks pada kelompok bahan makanan, kelompok makanan jadi, minum, rokok & tembakau, kelompok perumahan, air, listrik, gas & bahan bakar, kelompok sandang, kelompok kesehatan serta kelompok pendidikan, rekreasi & Olahraga.  Sedangkan Deflasi yang disebabkan oleh penurunan harga ditunjukkan dengan penurunan indeks terjadi pada kelompok transportasi, komunikasi & jasa keuangan pada bulan ini mengalami penurunan indeks.

Baca lengkap

Write comment (0 Comments)

Forum Konsultasi Publik RKPD 2017

Mengawali proses perencanaan pembangunan tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Semarang melaksanakan Forum Konsultasi Publik draft rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Semarang Tahun 2017 yang bertujuan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RKPD Tahun 2017 sebagaimana amanat Pasal 109 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Forum konsultasi publik yang dihadiri oleh Pj. Bupati Semarang, Pasangan Bupati/Wakil Bupati terpilih, Kepala SKPD se-Kabupaten Semarang, komponen masyarakat dan LSM telah dilaksanakan pada Rabu, 20 Januari 2016 bertempat di Aula Bappeda Kabupaten Semarang.

Baca lengkap

Write comment (0 Comments)

Surat Edaran Bupati Semarang Perihal Arah Kebijakan Pembangunan 2017

 

  Surat Bupati Semarang perihal Arah Kebijakan Pembangunan sebagai Pedoman Penyusunan RKPD 2017, Renja- SKPD 2017 dan Pelaksanaan Musrenbang 2016

Sebagaimana amanat Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai rencana pembangunan tahunan.

Baca lengkap

Write comment (0 Comments)