BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Pembentukan Dewan Riset Daerah (DRD) Kabupaten Semarang muncul tahun 2017, didahului oleh pemikiran-pemikiran yang komprehensif. Ide bermula dari sebuah amanat yang secara normatif ada dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek. Atas dasar itulah memberanikan diri mengundang para pakar yang dikenal dan diketahui tinggal di Kabupaten Semarang maupun yang bekerja di Kabupaten Semarang. DRD sebagai lembaga non struktural dan bersifat independen, diharapkan mampu membantu pemerintah daerah bidang pengembangan dan penerapan Iptek.

Mengawali proses perencanaan pembangunan Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Semarang melaksanakan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Semarang Tahun 2019 yang bertujuan untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan rancangan awal RKPD Tahun 2019 sebagaimana amanat Pasal 80 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Forum konsultasi publik yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang, Perwakilan DPRD Kabupaten Semarang, Kepala PD se-Kabupaten Semarang, komponen masyarakat dan LSM telah dilaksanakan pada Jumat, 5 Januari 2018 bertempat di Aula Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Barenlitbangda) Kabupaten Semarang.

Pada Hari Kamis, tanggal 21 Desember 2017, bertempat di Aula/Ruang Rapat Lantai II Gedung Dharma Satya Setda Kabupaten Semarang, Barenlitbangda Kabupaten Semarang telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Penajaman Program Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Semarang.

Kegiatan Rakor Penajaman Program KLA di  Kabupaten Semarang diawali dengan penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan Rakor oleh Kepala Barenlitbangda Kabupaten Semarang, Bapak Ir. Anang Dwinanta, MM. Dalam laporannya Beliau menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakannya Rakor Penajaman Program KLA di  Kabupaten Semarang, yaitu sebagai berikut:

Maksud pelaksanaan Rakor Penajaman Program KLA di  Kabupaten Semarang adalah dalam rangka mewujudkan predikat Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Semarang pada Tahun 2018. Adapun tujuan dilaksanakannya rakor tersebut adalah sebagai berikut :
1. Untuk menyusun penajaman program KLA dalam rangka mewujudkan predikat KLA di Kabupaten Semarang;
2. Mensinergikan kebijakan program dan kegiatan terkait pengembangan Desa Layak Anak, Kecamatan Layak Anak, RSUD dan Puskesmas Ramah Anak hingga guna mewujudkan Kabupaten Semarang memperoleh predikat KLA;
3. Mengevaluasi program kegiatan yang telah dilaksanakan terkait KLA di Kabupaten Semarang beserta permasalahan dan rencana tindak lanjutnya.

Dalam rangka mewujudkan kesamaan persepsi dan membangun komitmen bersama dari segenap perangkat daerah guna mendukung keberhasilan penjabaran dokumen perencanaan baik 5 tahunan (RPJMD) maupun tahunan (RKPD) menjadi rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah, Barenlitbangda Kabupaten Semarang menyelenggarakan Sarasehan/Seminar Perencanaan Pembangunan Daerah bertemakan : “PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG” yang telah dilaksanakan  pada Hari Selasa, 31 Oktober 2017 dengan bertempat di Pendopo Rumah Dinas Bupati Semarang, Jl. Ahmad Yani No.59 Ungaran.

Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, aktifitas pendidikan dan sosial budaya untuk mencapai keseimbangan dan pemerataan  pembangunan antar daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka untuk mengidentifikasi dan mengoptimalkan fungsionalitas infrastruktur jalan, khususnya diwilayah perdesaan sebagai pendukung terwujudnya keseimbangan dan pemerataan  pembangunan antar daerah, maka Pemerintah Kabupaten Semarang melalui Barenlitbangda Kabupaten Semarang diberikan penugasan khusus untuk melakukan kajian Jalan Poros Desa yang hasilnya telah dikonsultasikan kepada publik pada akhir Bulan Oktober 2017.