BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Dalam rangka evaluasi dan menilai pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di Kabupaten Semarang yang tertuang dalam dokumen RPJMD serta dirumuskan dan dijabarkan dalam dokumen tahunan RKPD dan APBD maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, kepala SKPD wajib melaksanakan evaluasi hasil capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Bappeda Kabupaten Semarang
Ir. Yusuf Ismail, M.T.

[ Format laporan Rencana dan Realisasi Capaian Indikator 2016 Triwulan III ]

Perkembangan Inflasi di Kabupaten Semarang pada Bulan Oktober 2016, terjadi inflasi sebesar 0,09 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 122,21 lebih tinggi bila dibanding bulan September yang mengalami inflasi sebesar 0,11 persen dengan IHK sebesar 122,11.

Inflasi terjadi terutama disebabkan karena kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks pada kelompok makanan jadi, minuman, rokok & tembakau sebesar 0,49 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas & bahan bakar sebesar 0,22 persen serta kelompok kesehatan sebesar 0,15 persen. Sedangkan kelompok yang bulan ini mengalami penurunan indeks yaitu kelompok bahan makanan sebesar 0,09 persen, kelompok sandang sebesar 0,06 persen serta kelompok transportasi, komunikasi & jasa keuangan sebesar 0,18 persen.

Tiga sub kelompok yang mengalami inflasi atau kenaikan indeks terbesar pada bulan ini adalah sub kelompok bumbu-bumbuan, sub kelompok sayur-sayuran serta sub kelompok bahan bakar, penerangan dan air. Sedangkan yang mengalami deflasi atau penurunan indeks terbesar pada bulan ini adalah sub kelompok buah-buahan, sub kelompok telur, susu, dan hasil-hasilnya serta sub kelompok komunikasi dan pengiriman.

Laju inflasi tahun kalender Oktober 2016 sebesar 1,48 persen dan laju inflasi "year on year" Oktober 2016 sebesar 2,98 persen.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan satu wujud komitmen kuat Pemerintah untuk menstimulasi dan sekaligus juga mengakselerasi terwujudnya kemandirian desa melalui penyelenggaraan pembangunan yang berasal dari, oleh dan untuk desa dengan berbasis pada kekuatan potensi dan karakteristik tiap-tiap desa.

Terwujudnya kemandirian desa diharapkan dapat menjadi solusi atas sejumlah permasalahan mendasar yang saat ini dihadapi didesa, seperti minimnya lapangan pekerjaan, tingginya angka urbanisasi, tingginya angka kemiskinan dan pengangguran serta masih rendahnya kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.

Sebagai langkah awal dalam merealisasikan terwujudnya kemandirian desa tersebut, maka proses penyelenggaraan pembangunan desa perlu didahului dengan analisis kondisi, potensi dan permasalahan wilayah untuk mengetahui hubungan sebab dan akibat dari daya dukung potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan dan prasarana wilayah terhadap upaya pencapaian tujuan pembangunan di desa.

Dengan demikian, melalui kajian aspek kewilayahan secara terpadu ini diharapkan akan dapat dihasilkan suatu rumusan kebijakan dan optimalisasi pengembangan wilayah desa yang tepat dan akurat sesuai dengan kebutuhan, potensi sumber daya dan tantangan ke depan yang dihadapi oleh desa.

Berpijak dari pemikiran tersebut, Pemerintah Kabupaten Semarang melalui Bappeda Kabupaten Semarang berinisiatif untuk memfasilitasi penyusunan “pola tata desa” yang merupakan satu dokumen referensi/panduan bagi pemerintah desa guna menentukan arah kebijakan pembangunan desa berbasis karakteristik yang dimilikinya dan juga sekaligus sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah desa dalam upaya mengoptimalkan pendayagunaan potensi dan tipologi desa untuk mendukung sinergitas keterpaduan program pembangunan di desa guna mewujudkan kemandirian desa.

Informasi Geospasial merupakan salah satu infrastruktur penting pembangunan nasional yang harus dapat terselenggara secara baik, tertib dan andal. Informasi Geospasial (IG) dapat menjadi fondasi pembangunan apabila menjadi rujukan berbagai stakeholder untuk pembangunan Indonesia. Untuk itu diperlukan adanya Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) yang mengandung makna Satu Referensi, Satu Standar, Satu Database dan Satu Geoportal.

Rapat Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2017 dengan Mitra Kerja Komisi D, dilaksanakan pada  Hari Senin  s.d Jum’at tanggal 17 s.d. 21 Oktober 2016 bertempat di Ruang Komisi D - DPRD Kabupaten Semarang. Rapat dipimpin oleh Bapak Reza Haribowo, ST selaku Ketua Komisi D - DPRD Kabupaten Semarang.